Bekasi, 9 Oktober 2025 — Upaya mewujudkan kesetaraan ekonomi bagi penyandang disabilitas kembali mendapat ruang apresiasi di Kota Bekasi. Melalui kegiatan bertajuk “Penguatan Ekosistem Bisnis Wirausaha bagi Penyandang Disabilitas”, Pemerintah Kota Bekasi bersama sejumlah lembaga nasional menegaskan komitmennya untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Acara yang digelar di Hotel Ibis Style Jatibening pada Kamis (9/10) ini dihadiri oleh Ketua Dekranasda Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, bersama jajaran tokoh nasional di bidang pemberdayaan ekonomi. Turut hadir di antaranya Tina Astari Maman Abdurahman, Penasihat DWP Kementerian Koperasi dan UMKM RI sekaligus Anggota Dewan Pembina PORTADIN; Siti Azizah, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UMKM; serta Fatma Saifullah Yusuf, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial.
Sebanyak 100 peserta penyandang disabilitas turut memamerkan hasil karya mereka—mulai dari lukisan, produk daur ulang berbahan jeans, hingga batik dengan motif khas. Pameran tersebut menjadi cermin nyata bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk berkarya dan berkontribusi dalam perekonomian.
Dalam sambutannya, Siti Azizah menegaskan pentingnya memberikan ruang tumbuh bagi penyandang disabilitas. “Mereka memiliki potensi besar yang harus diberi kesempatan berkembang tanpa stigma maupun diskriminasi,” ujarnya.
Sementara itu, Tina Astari menyoroti nilai kemandirian yang tumbuh melalui wirausaha. “Kita tidak sekadar menunjukkan empati, tetapi juga mendorong terciptanya nilai ekonomi agar mereka mandiri dan berdaya saing,” tuturnya.
Ketua Dekranasda Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, menambahkan bahwa pemberdayaan disabilitas menjadi bagian penting dari visi pembangunan inklusif. “Dengan pelatihan dan pendampingan, kami ingin membuka ruang agar mereka menjadi pelaku ekonomi produktif yang memiliki kesempatan sama dalam dunia usaha,” ucapnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju kolaborasi lintas sektor — antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat — dalam memperkuat fondasi ekonomi inklusif di Indonesia.