Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi mulai melakukan monitoring dan evaluasi penerapan enam Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu sebagai upaya memperkuat layanan dasar kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (16/12/2025) di Aula Kelurahan Jatisari dan melibatkan Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat.
Monitoring dan evaluasi tersebut menjadi langkah awal untuk menilai sejauh mana kesiapan serta pelaksanaan Posyandu dalam memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan Posyandu di seluruh wilayah Kota Bekasi.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, hadir secara langsung dan memaparkan kebijakan strategis Pemerintah Kota Bekasi terkait implementasi 6 SPM di tingkat Posyandu. Menurutnya, proses evaluasi ini memiliki peran penting sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada efektivitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, Posyandu diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, khususnya dalam pemenuhan layanan dasar kesehatan.
Dalam sesi kegiatan, perwakilan dari berbagai sektor turut menyampaikan pandangan dan pengalaman terkait pelaksanaan Posyandu 6 SPM sesuai dengan bidang masing-masing. Forum diskusi juga dimanfaatkan untuk menghimpun masukan terhadap buku dan petunjuk teknis Pedoman Posyandu Istimewa yang sebelumnya telah disosialisasikan, guna penyempurnaan penerapan di lapangan.
Wiwiek menegaskan, keberhasilan implementasi 6 SPM sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kader Posyandu, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama agar program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini turut dihadiri Ketua Tim Monev 6 SPM Provinsi Jawa Barat, Nurhadi S., Kom, Wakil Ketua TP PKK Kota Bekasi Wuri Handayani Harris Bobihoe, serta jajaran camat, lurah, perangkat daerah terkait, dan para kader Posyandu.